Mancung64’s Weblog

Membawa Cerita, “Cinta,” Budaya dan Mestika dari Bumi Persada

TV Swasta tidak Boleh Mengudara Lagi ?

Bagi pecandu televisi diseluruh Indonesia, bersiaplah untuk kecewa, karena tidak bisa lagi menyaksikan acara kesayangan anda di berbagai TV swasta.. Karena KPI sudah membuat keputusan berkaitan masalah larangan mengudaranyanya televisi swasta secara nasional. Ada tujuh keputusan yang dihasilkan dalam rakernas Komisi penyiaran Indonesia yang di gelar di Solo, Jawa Tengah. Komisioner KPI Pusat Muhammad Izzul Muslimin mengatakan tujuh keputusan tersebut adalah, meminta pemerintah konsisten melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan dengan batas akhir pelaksanaan tanggal 28 Desember 2009. Terhitung 28 Desember 2009 televisi swasta sudah dilarang mengudara secara nasional dan meminta kanal frekuensi yang selama ini dipergunakan dikembalikan kepada negara. KPI Meminta pemerintah menyusun peta wilayah layanan radio dan TV komunitas. Sealain itu, pemerintah juga diminta untuk menyederhanakan proses perizinan radio dan TV komunitas. Mereka juga mendesak KPI Pusat agar segera membentuk Tim Kecil menindaklanjuti amanat Rakornas di bidang perizinan. Terakhir, meminta KPI Pusat menyusun peraturan KPI tentang proses izin LPB Kabel. Ditambahkan Izzul, sistem stasiun jaringan sebenarnya harus mulai berlaku sejak 2007, namun tertunda hingga dua tahun. Kendati begitu rekomendasi ini akan berlaku efektif jika pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi juga menunjukkan peran aktif meminta stasiun TV untuk membentuk jaringan. “Ini amanat Undang-undang, dan tidak ada alasan lagi bagi stasiun TV untuk tidak menjalaninya. Karena kita sudah memberi kelonggaran kepada mereka,” tandas Izzul, Kamis (14/05/2009) kemarin. Dalam rakernas ini juga diputuskan KPI tidak akan membatasi spot iklan untuk kampanye Pilpres. Tayangan iklan didasarkan kuota, yaitu maksimal 20 persen untuk lembaga penyiaran swasta dan 15 persen untuk lembaga penyiaran publik. Dengan ketentuan ini, lembaga penyiaran dibebaskan menayangkan iklan, namun tidak boleh melebihi 20 persen untuk lembaga penyiaran swasta dan 15 persen untuk penyiaran. Sumber : Okezone

4 Komentar»

  Jupri wrote @

liberalisasi pers…mau dikemanakan pertelevisian kita?

  suklowor wrote @

“ORDE BARU” tlah tiba…

  unduk wrote @

waks…, engga enak neh!

  langit_biru wrote @

Kasihan yang tinggal di wilayah yang sulit terima sinyal uhf, khususnya wilayah sumatera yang banyak bukitnya. yang udah terlanjur buka tv kabelpun pasti rugi besar, padahal niatnya ingin bantu biar semua bisa nonton tv. akankah pemerintahan SBY semakin gak bermutu?.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: